Surabaya (prapanca.id) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memulai tahun 2024 dengan memberikan pengarahan kepada Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), guru, dan tenaga pendidik SD dan SMP Negeri maupun Swasta di Gedung Sawunggaling pada Rabu (3/1/2024).
Dalam pengarahannya, Wali Kota Eri membahas strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Surabaya, sebuah kota yang memiliki potensi besar dalam mencetak generasi penerus berkualitas. Wali Kota Eri mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengoptimalkan program pendidikan yang sudah ada dan terus berinovasi sesuai dengan tuntutan zaman yang dinamis.
“Sejak tahun 2023, saya sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi pungutan. Saya ingatkan lagi di tahun 2024, jadi jangan sampai ada lagi,” tegas Wali Kota Eri.
Wali Kota Eri berharap sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan peluang setara bagi semua anak-anak. Inovasi dalam metode pengajaran, perhatian terhadap kebutuhan khusus siswa, dan peningkatan fasilitas pendidikan menjadi fokusnya.
“Bagaimana sekolah saling melengkapi. Contoh ada sekolah swasta yang menerima Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA), dan ada yang tidak. Maka sekolah swasta yang sudah mampu harus sadar sehingga BOPDA ini dapat diberikan kepada (sekolah swasta) yang membutuhkan,” jelasnya.
Wali Kota Eri berharap terjadi penyetaraan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta. Untuk itu, ia menginginkan adanya kesepakatan bersama antara kedua jenis sekolah tersebut.
“Saya meminta disepakati antara sekolah negeri dan swasta, standar minimal Surabaya seperti apa? Bukan saya yang menentukan, tapi duduk bersama. Sekarang ada sekolah yang inden, artinya sudah mampu. BOPDA ini untuk yang tidak mampu,” tandasnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh, menyatakan bahwa pihaknya akan menetapkan standar minimal pemberian BOPDA. Dispendik Surabaya akan merumuskan langkah-langkah tersebut bersama MKKS dan K3S.
Alokasi dana BOPDA mencapai Rp500 Miliar untuk pembiayaan SD dan SMP Negeri dan Swasta. Terdapat 350 sekolah tingkat SD/Mi dengan alokasi Rp250 Miliar dan 229 sekolah tingkat SMP/Mts dengan alokasi yang sama. Formulasi BOPDA ini dihitung berdasarkan rombongan belajar (rombel), sekitar Rp3 jutaan untuk SD/Mi dan Rp5 jutaan untuk SMP/Mts.
“Terkait BOPDA, kita akan buat standar minimalnya. Pembiayaan ini akan dihitung bersama MKKS dan K3S swasta. Kita musyawarah, nanti bisa diukur dari SPP nya, SPP untuk kegiatan apa saja? Ini nanti dirumuskan,” ungkap Yusuf.
Ia menambahkan bahwa kegiatan di sekolah, keberadaan murid inden, dan kondisi bangunan sekolah akan menjadi parameter dalam menentukan pemberian BOPDA.
“Kita sampaikan ini secara kekeluargaan untuk saling memotivasi. Targetnya segera di Januari kita sampaikan, kita godog, untuk mencapai win-win solution agar semua bisa menerima,” pungkasnya. (sas)