Jakarta (prapanca.id) – Partai Gerindra meraih penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai lembaga publik dengan kualifikasi paling informatif di Indonesia. Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, yang menerima penghargaan tersebut, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada KIP atas penilaian konsisten terhadap badan publik non-pemerintah.
“Menerima penghargaan ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi Partai Gerindra, yang sudah kali kedelapan. Ini menunjukkan konsistensi yang tak henti dari Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto, terkait kebijakan publik baik internal maupun eksternal partai, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sejak berdirinya partai ini,” ujar Muzani dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (19/12/2023).
Muzani menjelaskan bahwa Prabowo Subianto, secara prinsip, berkeinginan agar Partai Gerindra memberikan akses luas kepada masyarakat terkait kegiatan dan informasi pengelolaan keuangan partai. Hal ini sejalan dengan upaya untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada publik.
Penghargaan ini juga diperuntukkan bagi seluruh kader Gerindra di seluruh Indonesia dan jajaran pengurus dari tingkat pusat hingga daerah. Muzani menegaskan bahwa tindakan politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra merupakan komitmen dalam menciptakan regenerasi kepemimpinan nasional yang ideal.
“Bagi pengurus dan kader Gerindra, ini adalah tanggung jawab untuk menjaga agar kebijakan dan keuangan partai dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan terbuka untuk diakses oleh publik. Sebagai lembaga publik, partai politik memiliki tanggung jawab mencetak pemimpin publik terbaik, dan masyarakat berhak mengetahui seluruh kegiatan kami,” ujar Wakil Ketua MPR tersebut.
Muzani menambahkan bahwa Partai Gerindra akan terus meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Hal ini merupakan langkah untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya ke depan.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dengan keterbukaan informasi terkait kerja-kerja partai politik, masyarakat akan lebih mudah menentukan pilihan politiknya, baik di eksekutif maupun legislatif,” tutup Muzani.
Sementara Wapres Ma’ruf Amin dalam keterangannya mengatakan, pemerataan layanan informasi publik di seluruh penjuru Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan bersama.
Pemerintah harus terus mengupayakan pembangunan infrastruktur komunikasi, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Terlebih, bangsa Indonesia sedang dalam masa pemilihan umum (pemilu).
“Keterbukaan informasi publik yang akurat dan andal kini menjadi sangat vital karena bangsa kita tengah menjalani proses Pemilu. Aspek keterbukaan informasi diyakini sebagai kunci untuk mendorong partisipasi pemilih, serta pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang jujur dan adil,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyerahkan langsung penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik Terbaik Nasional 2023, yang terdiri dari
Kategori Kementerian
1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Kementerian Pertanian.
Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
1. Badan Pengawas Obat dan Makanan
2. Arsip Nasional Republik Indonesia
3. Otoritas Jasa Keuangan
Kategori Lembaga Non Struktural
1. Komisi Pemilihan Umum
2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
3. Ombudsman Republik Indonesia
Kategori Badan Usaha Milik Negara
1. PT. Brantas Abipraya (Persero)
2. PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
3. PT. Taspen (Persero)
Kategori Perguruan Tinggi Negeri
1. Universitas Negeri Malang
2. Universitas Gadjah Mada
3. Universitas Brawijaya
Kategori Partai Politik
1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrat
Kategori Desa
1. Desa Bumiroso, Provinsi Jawa Tengah
2. Desa Srimulyo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Desa Tegal Harum, Provinsi Bali
4. Desa Bulo, Provinsi Sulawesi Selatan
5. Desa Yayasan, Provinsi Maluku Utara
6. Desa Kampung Ruar, Provinsi Papua
Kategori Pemerintah Daerah
1. Provinsi Kepri
2. Provinsi Jawa Tengah
3. Provinsi Aceh (sas)