Jakarta (prapanca.id) – Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, menegaskan harapannya kepada pemerintah agar wacana pemberhentian dana abadi pendidikan LPDP tidak mengganggu kelangsungan program beasiswa yang sedang berjalan.
Puteri Komarudin kemudian menyoroti pentingnya program beasiswa dalam meningkatkan jumlah lulusan tingkat S2 dan S3 yang dapat bersaing secara internasional.
“Kemenko PMK melalui pemerintah telah menjamin kelanjutan program beasiswa ini. Program ini penting untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki daya saing,” kata Puteri dalam keterangannya di Jakarta.
Puteri menambahkan bahwa DPR selalu mendorong LPDP untuk segera menyelesaikan roadmap sebagai panduan untuk pengembangan beasiswa di masa depan. Ini termasuk manajemen dan pemetaan alumni penerima beasiswa secara terarah, serta memastikan kontribusi dari para alumni terhadap pembangunan Indonesia.
Di sisi lain, politisi Fraksi Partai Golkar ini juga mengingatkan akan dampak pemberhentian dana abadi LPDP, khususnya terkait peningkatan anggaran riset. Saat ini, anggaran riset di Indonesia masih sangat kecil, hanya sekitar 0,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Pemberhentian dana abadi LPDP dapat berdampak pada peningkatan anggaran riset. Saat ini, Indonesia berada di urutan ke-34 dari 100 negara terkait anggaran riset. Kebutuhan anggaran penelitian seharusnya mencapai 1 persen PDB, sehingga peningkatan anggaran riset sangat diperlukan,” tambahnya.
Puteri berpendapat bahwa Indonesia perlu meningkatkan partisipasi pendanaan dari sektor swasta dan pelaku industri untuk mendukung riset. Sinergi dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta dianggap penting dalam menciptakan iklim riset yang terarah dan implementatif.
“Kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan riset. Dengan demikian, hasil riset dapat diimplementasikan secara langsung oleh dunia industri, menciptakan iklim riset yang terarah dan implementatif,” tutup Puteri Komarudin, Legislator Jawa Barat VII. (agu)