Jakarta (prapanca.id) – Listrik PLN (Persero) terus memberikan dukungan maksimal kepada Pemerintah Indonesia untuk menerangi wilayah-wilayah terpencil. Pada tahun 2023, PLN bersama Pemerintah berhasil menyediakan listrik untuk 76.900 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, sebagai langkah nyata dalam mewujudkan listrik berkeadilan.
Dalam menjalankan mandatnya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor ketenagalistrikan nasional, PLN telah menunjukkan komitmennya untuk memastikan pemerataan listrik sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menekankan pentingnya listrik sebagai kebutuhan primer bagi masyarakat. “Bersama Pemerintah, kami akan terus menggenjot pemerataan listrik hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Darmawan menjelaskan bahwa dari total 83.637 desa dan kelurahan yang telah teraliri listrik secara nasional, sebanyak 76.900 di antaranya diterangi oleh listrik PLN melalui program Listrik Desa (Lisdes). Sementara sisanya menggunakan listrik non-PLN sebanyak 3.885 desa, dan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) sebanyak 2.852 desa.
Pada triwulan I (Januari-Maret), PLN telah menerangi 76.110 desa dan kelurahan. Upaya ini turut dirasakan oleh masyarakat di Kepulauan Aru, di mana PLN menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk membangun sistem listrik bagi 2.192 rumah tangga yang sebelumnya bergantung pada genset.
Pada triwulan II (April-Juni), realisasi listrik mencapai 76.546 desa dan kelurahan, diikuti oleh triwulan III (Juli-September) dengan capaian 76.679 desa dan kelurahan. Puncaknya terjadi pada triwulan IV, di mana PLN berhasil menyinari 76.900 desa dan kelurahan.
Salah satu pencapaian signifikan adalah penyediaan listrik untuk sejumlah desa di Flores pada bulan September 2023. Sebelumnya, PLN membangun jaringan listrik untuk memberikan akses listrik kepada desa terpencil di Flores yang selama ini bergantung pada genset.
Darmawan juga menegaskan bahwa penggalakan program Lisdes sejalan dengan upaya nasional untuk mencapai Rasio Elektrifikasi 100%. Hingga Desember 2023, Rasio Elektrifikasi nasional mencapai 99,79%. “Meskipun terdapat berbagai rintangan seperti jarak, cuaca, dan topografi ekstrem, PLN tidak gentar dalam memberikan akses listrik kepada seluruh masyarakat,” tegas Darmawan.
Selain program Lisdes, PLN juga aktif melaksanakan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Pada tahun 2023, PLN berhasil merealisasikan program ini untuk 131.600 rumah tangga, melebihi target sebesar 125 ribu rumah tangga. BPBL menyediakan bantuan pemasangan listrik bagi rumah tangga tidak mampu, meliputi instalasi tenaga listrik, biaya sertifikasi laik operasi (SLO), biaya penyambungan baru ke PLN, hingga pengisian token listrik perdana.
Penerima BPBL adalah rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, berdomisili di daerah 3T, dan/atau telah divalidasi oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat yang berhak menerima BPBL.
Kehadiran listrik melalui berbagai program ini mendapatkan apresiasi langsung dari masyarakat di berbagai daerah, seperti di Desa Atamali di Kabupaten Jayapura, Papua, dan Dusun Peppae, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Masyarakat menyambut baik listrik 24 jam dari PLN yang membantu penerangan untuk aktivitas belajar di malam hari, mengakhiri ketergantungan pada genset, dan meningkatkan kualitas hidup mereka.(mi)