Surabaya (prapanca.id) – Kolaborasi antara akademisi dan media menjadi sorotan dalam upaya pencegahan korupsi di acara yang digelar di lantai 8 Kantor Gubernur Jawa Timur. Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim, Benny Sampirwanto, menegaskan peran penting kedua pihak dalam mempromosikan nilai-nilai antikorupsi.
“Akademisi berperan sebagai teladan dalam mempromosikan nilai-nilai antikorupsi, sementara jurnalis memiliki tanggung jawab untuk memperkuat independensi dan etika jurnalistik, termasuk menolak suap atau gratifikasi,” ujar Benny.
Menurut Benny, kemitraan antara akademisi, media, dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor publik. Pencegahan korupsi memerlukan upaya kolektif dari semua pemangku kepentingan. “Dengan kerja sama yang erat dan komitmen yang kuat, kita dapat membangun budaya integritas dan menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi,” tambahnya.
Pencegahan korupsi bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Benny berharap perguruan tinggi, media, pemerintah, dan masyarakat dapat bekerja sama secara sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi.
Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memperkuat integritas dan etika profesi akademisi, jurnalis, dan pejabat publik; menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya antikorupsi.
Kegiatan ini menunjukkan komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berkomitmen mendukung upaya pencegahan korupsi di berbagai sektor melalui kemitraan dengan dunia akademisi dan media.
Acara yang bertajuk “Peran Akademisi dan Media dalam Pencegahan Korupsi” ini dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Deputi Investigasi BPKP, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Tim Ahli Stranas PK, dan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (agu)