Jakarta (prapanca.id) – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyoroti kondisi sulit yang dihadapi peternak ayam pedaging dan ayam petelur akibat melonjaknya harga jagung pakan. Perhatian serius diberikan mengingat harga jagung sudah melewati Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah.
Pada akhir Januari 2024, harga jagung pakan mencapai lebih dari Rp8.000 per kilogram di tingkat peternak, melampaui HAP sebesar Rp5.000 per kilogram yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No.5/2022. Kenaikan harga jagung ini berpotensi meningkatkan harga daging ayam potong dan telur, memberikan beban tambahan pada masyarakat.
LaNyalla menyebut fenomena kenaikan harga jagung sebagai perulangan yang memerlukan solusi akar masalah. Menurutnya, fokus penanganan harus lebih dari sekadar pendekatan karitatif yang bersifat sementara. Kedaulatan dan ketahanan pangan Indonesia menjadi akar masalah yang perlu diatasi.
Dalam konteks tersebut, LaNyalla mengungkapkan bahwa proporsi distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah yang hanya 36 persen, dengan beban pembiayaan PNS sebesar 78 persen oleh daerah, membatasi kemampuan daerah dalam menjalankan kewenangannya. Salah satu kewenangan daerah adalah pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan hingga irigasi provinsi dan kabupaten/kota.
“Ketidakoptimalan dalam pembangunan infrastruktur daerah membuat kedaulatan pangan sulit dicapai. Kita perlu memperhatikan keseimbangan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan,” jelas LaNyalla, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat KADIN Jatim.
LaNyalla menambahkan bahwa mendengarkan para pakar dan ahli serta mengubah paradigma fiskal dapat menjadi langkah preventif untuk mengatasi kondisi seperti ini. Ia mengingatkan bahwa fenomena kenaikan harga jagung yang terjadi berulang kali seharusnya tidak dibiarkan, dan perlu dihadapi dengan serius untuk mencegah kepentingan impor yang merugikan.
“Diperlukan pendekatan holistik dan tindakan yang tegas agar kedaulatan pangan dapat tercapai dan masyarakat, terutama peternak, dapat merasakan kesejahteraan yang berkelanjutan,” tambahnya. (sas)