Jakarta (prapanca.id) – Sejak diinisiasi melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah telah berkomitmen untuk mendorong perkembangan KEK guna mempercepat pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meratakan pembangunan.
Pemerintah juga telah mengubah fokus pengembangan KEK dengan menekankan pentingnya teknologi dan sumber daya manusia (KEK Generasi 2) melalui inisiatif seperti KEK Kesehatan, KEK Pendidikan, KEK Ekonomi Digital, dan KEK Maintenance Repair and Overhaul (MRO).
Untuk memantau kemajuan pembangunan, investasi yang tercapai, dan efektivitas fasilitas di setiap KEK, Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK menyelenggarakan Rapat Kerja Evaluasi Perkembangan KEK Triwulan III di Hotel Angsana, Bintan, Kepulauan Riau, pada Jumat (5/10/2023).
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyatakan bahwa rapat evaluasi ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat pimpinan. Rapat tersebut akan memberikan gambaran lengkap tentang kinerja KEK pada Triwulan III dan mendiskusikan strategi pengembangan KEK ke depan.
Hasil dari rapat tersebut menunjukkan bahwa fasilitas kemudahan di KEK semakin lancar setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal ini berdampak positif pada daya saing KEK sebagai destinasi investasi.
Secara keseluruhan hingga tahun 2023, KEK telah mencatatkan nilai investasi sebesar Rp140 triliun dan menyerap 86.273 tenaga kerja dari 318 pelaku usaha. Sedangkan target investasi tahun 2023 sebesar Rp62,1 triliun dengan realisasi mencapai 57,87% hingga Triwulan III 2023. Terkait penyerapan tenaga kerja yang ditargetkan sebanyak 69.763 orang, telah tercapai 45,23% hingga Triwulan III 2023.
Sesmenko Susiwijono mengungkapkan, “Dengan kebijakan yang kuat dan memberikan kepastian, diharapkan kualitas iklim investasi di KEK dapat meningkat, dan semakin banyak investor, terutama PMA, yang berinvestasi di KEK Indonesia.”
Selain itu, rapat juga membahas isu-isu dan tantangan yang dihadapi KEK, termasuk pemanfaatan Tax Holiday, isu keimigrasian atau ketenagakerjaan, isu pertanahan, serta tantangan perizinan melalui Online Single Submission (OSS). Untuk mengatasi tantangan ini, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK akan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sesmenko Susiwijono menekankan pentingnya komunikasi publik untuk mempublikasikan capaian KEK dan meningkatkan citra positif KEK sebagai destinasi investasi yang menarik.
Selama rapat kerja evaluasi KEK, rombongan juga mengunjungi KEK Galang Batang dan Bintan Industrial Estate. KEK Galang Batang telah berhasil merealisasikan investasi sebesar Rp17,9 triliun dan mengekspor olahan bauksit senilai Rp7,5 triliun selama tahun 2023. KEK Galang Batang juga telah memanfaatkan teknologi mutakhir dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Di Bintan Industrial Estate, potensi pengembangan kawasan di bidang industri halal, kesehatan, pendidikan, Data Center, dan industri MRO menjadi pembahasan utama. Semua upaya ini bertujuan untuk memastikan KEK dapat mencapai target pengembangan dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, Dewan Kawasan KEK, Administrator KEK, dan 20 Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK. (muk)