Jakarta (prapanca.id) – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Hafid, menegaskan bahwa biro humas pemerintah harus menjadi garda terdepan dalam membentuk persepsi publik dan melawan disinformasi.
Hal ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah bertema Sinergitas Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Digital (Pusdiklat Kemkomdigi), Jakarta, Rabu (26/2/2025).
“Di era disrupsi digital dan banjir informasi, humas tidak boleh hanya reaktif. Kita harus proaktif membangun narasi yang solid dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar sejak awal,” tegas Meutya.
Sinergi Humas Pemerintah sebagai Strategi Nasional
Menkomdigi Meutya Hafid mengibaratkan kerja humas seperti tim sepak bola. Tanpa koordinasi, strategi, dan eksekusi yang tepat, kekalahan dalam pertarungan opini publik tidak bisa dihindari.
“Kita tidak boleh membiarkan kebijakan pemerintah kalah oleh hoaks dan narasi liar. Humas harus bersatu, satu suara, dan memastikan kebijakan pemerintah dipahami dengan baik oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya adaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube kini menjadi medan pertempuran utama.
Berdasarkan survei Katadata Insight Center (2022), 73 persen pengguna internet di Indonesia mengakses informasi melalui media sosial. Sementara itu, survei IDN Research Institute (2025) menunjukkan 43 persen generasi Millennial dan Gen-Z lebih percaya informasi dari media sosial dibandingkan media konvensional.
“Humas pemerintah harus lebih kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan pola konsumsi informasi masyarakat,” tambah Meutya.
Informasi yang Benar adalah Hak Asasi Manusia
Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa akses terhadap informasi yang benar bukan hanya kebutuhan, tetapi hak asasi manusia yang dilindungi undang-undang.
“Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar. Jika ada yang menyebarkan informasi salah, kita tidak boleh diam. Kita harus lawan bersama-sama,” tegasnya.
Ia juga mengutip pemikir komunikasi Marshall McLuhan, yang menyatakan bahwa teknologi komunikasi selalu membawa dampak sosial dan budaya yang luas.
“Peran humas tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus menjadi pemimpin dalam membentuk wacana publik yang sehat. Kita tidak boleh hanya menjadi bagian dari percakapan, kita harus menjadi pengarah percakapan,” ujar Meutya.
Apresiasi untuk Bakohumas dan Pentingnya Sinergi
Meutya memberikan apresiasi kepada Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang telah menjadi pilar utama dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang kredibel.
“Sinergi antarhumas pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar informasi tentang program prioritas dan kebijakan strategis pemerintah dapat tersampaikan secara efektif,” katanya.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menambahkan bahwa setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus memiliki tenaga komunikasi yang profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman.
“Komunikasi bukan sekadar pelengkap kebijakan, tetapi bagian dari strategi utama keberhasilan kebijakan itu sendiri. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang bagus pun bisa gagal dipahami masyarakat,” ujarnya.
Humas Pemerintah Harus Bergerak Lebih Cepat dan Strategis
Menkomdigi Meutya Hafid dan Hasan Nasbi sepakat bahwa sinergi yang kuat antarhumas pemerintah pusat dan daerah dapat menciptakan ruang komunikasi publik yang positif.
“Narasi yang benar tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Kita yang harus menciptakannya. Jika kita tidak bersuara, pihak lain yang akan mengisi ruang publik dengan informasi yang belum tentu benar. Humas pemerintah harus bergerak lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih strategis!” pungkas Meutya. (anz)