Jakarta (prapanca.id) – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan menggelar Sarasehan dengan tiga Calon Presiden Pemilu 2024 pada Jumat (2/2/2024) di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Acara tersebut bertujuan untuk mendengar komitmen masing-masing calon presiden terkait persoalan-persoalan fundamental bangsa dengan tema ‘Menatap Kemajuan Daerah dan Sistem Ketatanegaraan RI’.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan bahwa salah satu isu fundamental yang akan dibahas adalah keadilan fiskal dalam konteks hubungan antara Pusat dan Daerah. LaNyalla mengungkapkan bahwa distribusi APBN untuk pemerintah pusat sebesar 64 persen, sementara pemerintah daerah hanya mendapatkan 36 persen. Lebih lanjut, ia mencatat bahwa proporsi beban jumlah pegawai yang ditanggung pemerintah daerah mencapai 78 persen, sementara pemerintah pusat hanya 22 persen.
“Rasio proporsi yang berbanding terbalik ini menyebabkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan penyelenggaraan kewenangan menjadi sangat lemah dan terbatas. Dampaknya, Standar Pelayanan Minimal (SPM) pemerintah daerah rata-rata hanya mencapai angka 58 persen untuk provinsi dan 59 persen untuk kabupaten/kota,” jelas LaNyalla.
Masalah fundamental kedua yang akan dibahas adalah ketidakadilan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Ekonomi di daerah. LaNyalla menyoroti paradigma pembangunan yang, menurutnya, lebih fokus pada pembangunan di Indonesia daripada membangun Indonesia. Ia menyebutkan bahwa untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan PDB, investor asing dan swasta diberikan kemudahan untuk menguasai sumber daya di daerah.
LaNyalla menyebut persoalan fundamental ketiga adalah azas dan sistem bernegara Indonesia yang, menurutnya, telah meninggalkan filosofi dasar dan identitas konstitusi yaitu Pancasila. Ia mengkritik perubahan isi pasal-pasal dalam UUD 1945 yang terjadi antara tahun 1999 hingga 2002, yang dinilainya membuat Konstitusi Indonesia lebih menekankan semangat individualisme, liberalisme, dan ekonomi kapitalistik.
DPD RI berencana menguji visi kenegaraan calon presiden terkait dengan putusan Sidang Paripurna DPD RI tanggal 14 Juli 2023 lalu, di mana DPD RI menawarkan kepada bangsa Indonesia untuk kembali menerapkan sistem rumusan para pendiri bangsa dengan penyempurnaan dan penguatan. Tujuannya adalah menghindari praktik penyimpangan seperti yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru.
LaNyalla menyatakan, “Nanti kita minta pandangan dan kajian dari masing-masing calon presiden terhadap beberapa isu fundamental tersebut. Sehingga kita dapat mengetahui visi mereka terkait hubungan pusat dan daerah, serta ketatanegaraan Indonesia.”
Acara yang akan dimulai pukul 14.00 WIB akan menampilkan para calon presiden secara terpisah. Anies Baswedan dijadwalkan akan mengisi slot pukul 14.00 WIB, Ganjar Pranowo hadir pukul 19.00 WIB, dan Prabowo Subianto pada pukul 20.30 WIB.
Kegiatan tersebut akan disiarkan secara live streaming melalui akun YouTube resmi DPD RI dan dihadiri oleh pimpinan MPR dan DPR, KPU/Bawaslu, Gubernur, Ketua Asosiasi Pemerintahan Daerah, Raja dan Sultan Nusantara, serta pimpinan ormas, akademisi, dan organisasi mahasiswa. (sas)