Jakarta (prapanca.id) – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial, baik dalam memberikan komentar maupun menyebarkan informasi. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif guna mencegah terjadinya gangguan informasi dan penyebaran hoaks terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Kita harus berhati-hati di media sosial, baik dalam memberikan komentar atau menyebarkan informasi. Cerdas dalam memberikan komentar dan tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Inilah yang menjadi kecerdasan pemilih,” ungkap Rahmat di Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Rahmat menyampaikan bahwa Bawaslu telah membentuk gugus tugas bersama dengan beberapa pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika. Langkah ini diambil untuk mengurangi penyebaran berita hoaks terkait Pemilu 2024, yang dapat merugikan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilihan umum.
“Kami berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk melakukan literasi digital dan memberlakukan hukum terhadap media sosial yang bermasalah atau pemberitaan yang bermasalah di media sosial,” tambah Rahmat.
Selain itu, ia mendorong generasi muda untuk menjadi pemilih cerdas dalam Pemilu lima tahunan ini. Mereka diingatkan untuk mempertimbangkan visi, misi, program, dan citra diri dari calon yang bersaing dengan bijak.
Rahmat juga mengingatkan pemilih muda untuk bijak dalam menghadapi perbedaan pendapat dan pandangan selama Pemilu 2024. Ia menekankan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam konteks pemilu.
“Terlepas dari pilihan masing-masing, kita tetap bersaudara. Berbeda pilihan bukanlah masalah. Ini adalah esensi dari cerdas dalam memilih dan bagaimana proses pemilihan umum dilakukan. Berbeda pilihan harus tetap dengan penuh kasih sayang. Ini yang harus kita lakukan,” tegasnya.
Rahmat menambahkan bahwa upaya pencegahan berbagai masalah yang mungkin muncul selama Pemilu 2024, termasuk di ruang digital, sudah dilakukan oleh pemangku kepentingan seperti KPU, Dewan Pers, serta TNI dan Polri. Deteksi dan mitigasi awal terhadap potensi masalah juga telah diimplementasikan.
Dia mengamati bahwa upaya tersebut berjalan efektif, terlihat dari atmosfer yang lebih kondusif di media sosial dibandingkan Pemilu 2019.
“Bisa dilihat bahwa banyak yang tidak terlalu provokatif di media sosial, banyak yang menahan diri dan tidak melakukan politisasi SARA dan sejenisnya. Ini adalah hasil evaluasi kita dari Pemilu 2019,” ungkap Ketua Bawaslu. (sas)