Surabaya (prapanca.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar kegiatan sosialisasi dan pelatihan terkait registrasi sosial ekonomi (Regsosek) serta aplikasi Sepakat (Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu). Acara ini diikuti oleh 209 peserta dari berbagai perangkat daerah (PD) di tingkat kelurahan dan kecamatan di Kota Surabaya.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyinkronkan data kemiskinan dari tahun 2022 hingga 2024. Data Regsosek tahun 2022 yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kepada Bappenas akan dipadankan dengan data kemiskinan yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya pada tahun 2024.
“Kami juga melakukan pembaruan data dan analisis berdasarkan data tahun 2022, termasuk identifikasi keluarga yang masuk dalam kategori miskin, jenis intervensi yang diperlukan, hingga pendapatan yang diterima. Alhamdulillah, aplikasi yang kami gunakan hampir sama dengan yang digunakan oleh Bappenas,” ujar Wali Kota Eri.
Wali Kota Eri optimis bahwa penyelarasan data antara Regsosek dan aplikasi Si Keluarga Miskin (Si Gakin) yang dimiliki oleh Pemkot akan menghasilkan perbedaan signifikan. Pemkot Surabaya telah memberikan berbagai intervensi, mulai dari menciptakan lapangan kerja hingga memberikan bantuan kepada keluarga miskin.
“Data kemiskinan perlu diperbarui secara berkala. Data tahun 2022 tentu akan berbeda dengan data pada tahun 2024. Kami berharap bahwa dengan penyelarasan ini, akan terjadi perubahan yang positif,” tambahnya.
Wali Kota juga berharap bahwa melalui penyinkronan data ini, pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan masyarakat, sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dapat tercapai. Menurutnya, tingkat kemiskinan di Surabaya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2021, tingkat kemiskinan di Surabaya adalah 5,23 persen, kemudian turun menjadi 4,72 persen pada tahun 2022, dan terus mengalami penurunan menjadi 4,65 persen pada Februari 2023.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjat, menyatakan bahwa sosialisasi Regsosek dan pelatihan aplikasi Sepakat bertujuan untuk menyinkronkan data keluarga miskin di Surabaya secara menyeluruh.
“Iya, tidak hanya keluarga miskin, tetapi juga warga sejahtera dan prasejahtera terdata. Ini adalah data yang mencakup seluruh masyarakat Surabaya,” kata Irvan.
Irvan menegaskan bahwa data kemiskinan antara tahun 2022 dan 2024 akan berbeda karena adanya intervensi yang dilakukan oleh Wali Kota Eri Cahyadi untuk membantu keluarga miskin di Surabaya. “Pasti akan terjadi penurunan, karena Wali Kota telah memberikan berbagai program intervensi seperti e-Peken, Padat Karya, Kampung Madani, dan Kampung Pancasila,” jelasnya.
Selain itu, survei yang dilakukan oleh BPS dan Pemkot Surabaya memiliki perbedaan. Survei BPS dilakukan secara tahunan sementara Pemkot Surabaya melakukan pembaruan data setiap bulan dengan melibatkan berbagai perangkat daerah.
“Pembaruan data kami dilakukan setiap bulan melalui koordinasi yang erat antara kelurahan, kecamatan, dan OPD. Hal ini berbeda dengan survei tahunan yang dilakukan oleh BPS,” pungkasnya.(mi)