Jakarta (prapanca.id) – Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menegaskan bahwa program Kampus Merdeka tidak memberikan izin kepada perguruan tinggi untuk meningkatkan biaya atau Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Meskipun Kampus Merdeka merupakan hal yang baik, namun ini tidak boleh diartikan sebagai kebebasan untuk menaikkan biaya pendidikan,” ujar Anies dalam debat kelima Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 di Jakarta pada Minggu (4/2/2024) malam.
Anies juga menyatakan bahwa perguruan tinggi tidak boleh menggunakan cara apapun untuk mendapatkan dana dari mahasiswanya, terutama terkait dengan UKT yang baru-baru ini menjadi perbincangan hangat.
“Bahkan ada yang mengalami kesulitan membayar UKT, bahkan disarankan untuk menyelesaikannya melalui pinjaman online,” katanya.
Menurut Anies, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk kelas menengah di Indonesia. Oleh karena itu, negara harus menempatkan pendidikan tinggi sebagai alat untuk meningkatkan sosial ekonomi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menegaskan bahwa negara harus mengambil tanggung jawab dalam menyediakan sumber pendanaan bagi mahasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi, selain dari dukungan orang tua.
Dengan pendekatan tersebut, Anies menyatakan bahwa kegiatan pendidikan dan penelitian di perguruan tinggi harus didukung oleh negara, dan bukan hanya mengandalkan biaya UKT.
Anies melihat hal ini sebagai investasi karena masyarakat kelas menengah di Indonesia dapat berkembang. Seiring waktu, masyarakat kelas menengah yang sudah bekerja akan memberikan kontribusi pajak bagi negara. (agu)