Jakarta (prapanca.id) – Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menyatakan dukungan penuh terhadap transformasi data kependudukan berbasis digital yang tengah dijalankan oleh pemerintah. Peryataan itu disampaikan Menkominfo, usai sidang Kabinet Paripurna Peningkatan Kinerja ASN melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (09/01).
Transformasi digital ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023, yang menetapkan komitmen penguatan tiga fondasi utama, yaitu Digital ID (Identitas Kependudukan Digital/IKD), digital payment, dan pertukaran data untuk interoperabilitas layanan publik.
Menteri Budi Arie menjelaskan bahwa Digital ID menjadi tanggung jawab bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kominfo. Tujuannya adalah mentransformasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Identitas Kependudukan Digital.
“Pemerintah saat ini sedang melakukan migrasi dan pendataan identitas kependudukan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik ke Identitas Kependudukan Digital berbasis aplikasi,” ujar Menteri Budi Arie.
Dia menambahkan bahwa proses pendataan sudah dimulai, dengan 10 juta orang telah beralih ke identitas digital. Transformasi ini bertujuan agar masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan mudah tanpa harus membawa KTP fisik, hanya menggunakan ponsel pintar, QRIS, dan teknologi terkini lainnya.
Menteri Budi Arie juga menyampaikan bahwa perubahan ini adalah suatu keharusan mengingat pesatnya perkembangan teknologi. Belum semua orang telah beralih ke Identitas Kependudukan Digital, namun proses transformasi akan berjalan seiring waktu.
“Peralihan dari KTP ke IKD membutuhkan proses integrasi agar masyarakat penerima program pemerintah, seperti bantuan sosial, layanan publik, kesehatan, dan pendidikan, dapat diakses dengan lebih mudah,” tambahnya.
Transformasi digital ini dianggap sebagai langkah besar bagi Indonesia dalam menghadapi era teknologi informasi yang terus berkembang. Sidang Kabinet Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, yang membahas dinamika geopolitik global, Pemilu 2024, dan keterpaduan Layanan Digital Pemerintah.(mi)