Jakarta (prapanca.id) – Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, memberikan apresiasi terhadap langkah positif Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang membentuk Satgas Anti-Hoax. Menkominfo menganggap inisiatif ini sebagai bukti nyata partisipasi aktif profesi wartawan dalam melawan hoax.
“Inisiatif ini bukan hanya mencerminkan keterlibatan wartawan dalam menanggulangi hoaks, tetapi juga menunjukkan semangat kolaborasi dengan pihak-pihak seperti pemerintah, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat,” ujar Budi Arie Setiadi pada acara Kick Off Satgas Anti Hoax PWI Pusat di Jakarta Pusat, Selasa (09/01).
Menteri Kominfo mengajak Satgas Anti Hoax PWI Pusat untuk berkolaborasi dalam memerangi hoaks dan mendorong satgas ini untuk menjadi bagian dari upaya Kementerian Kominfo dalam menangani hoaks, mulai dari peningkatan literasi digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital hingga proses validasi fakta dan informasi, pemutusan akses konten hoaks, serta dukungan terhadap penegakan hukum.
“Program-program Satgas Anti-Hoax sejalan dengan inisiatif Kominfo. Kementerian terus berusaha menangani isu-isu hoaks terkait Pemilu, baik melalui upaya kontra narasi maupun penutupan konten hoaks,” ungkapnya.
Budi Arie Setiadi memberikan contoh isu hoaks yang beredar, seperti “KPU Mengubah Format Debat Capres-Cawapres Menjadi Tanpa Penonton,” “Tiga KTP dan NPWP Diduga Milik Seorang Warga Negara Tionghoa untuk Partisipasi Pemilu,” dan video tentang “Uang Suap dari Kelompok Komunis untuk Kecurangan Pemilu.”
“Upaya kontra narasi dilakukan oleh Kementerian Kominfo untuk menanggulangi isu-isu tersebut dan memastikan informasi yang beredar tetap faktual,” tegasnya.
Dalam periode 17 Juli 2023 hingga 6 Januari 2024, Kementerian Kominfo berhasil mengidentifikasi 160 isu hoaks terkait Pemilu, yang tersebar dalam 2.623 konten media sosial. “Temuan tersebut telah direspons dengan proses take down pada 1.236 konten, sementara sisanya masih dalam proses,” jelas Menkominfo Budi Arie Setiadi.(mi)