Jakarta (prapanca.id) – Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa disrupsi teknologi membawa peluang sekaligus tantangan untuk meningkatkan kinerja kehumasan atau public relations (PR).
Dalam acara Indonesian Top Public Relation Leader Awards di Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023), Menkominfo mengungkapkan bahwa adopsi teknologi menjadi solusi untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan strategi komunikasi berjalan dengan efektif.
“Perkembangan teknologi terbaru dalam kehumasan, seperti social media marketing dan penyusunan database media, tidak dapat dihindari,” ujarnya.
Menghadapi tantangan masa depan, Menteri Budi Arie mengajak praktisi kehumasan untuk meningkatkan kehadiran digital dan pemahaman tentang teknologi baru, sambil tetap menjaga aspek kemanusiaan.
“Praktisi PR perlu meningkatkan kehadiran digital di search engine dan media sosial. Pemahaman tentang Artificial Intelligence (AI) perlu ditingkatkan, tidak hanya fitur-fiturnya, tetapi juga dampak dan etika penggunaannya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Menkominfo menekankan pentingnya menjaga human touch. “Kreativitas, inovasi, dan kemampuan beradaptasi perlu terus ditingkatkan,” ungkapnya.
Menteri Budi Arie melihat teknologi sebagai pendorong inovasi dan peningkatan efektivitas kinerja kehumasan. Akses terhadap big data, kata beliau, memungkinkan efisiensi dalam penyusunan strategi komunikasi dan manajemen reputasi.
“Keberadaan Artificial Intelligence (AI) dan otomasi mempermudah aktivitas rutin praktisi PR, seperti analisis sentimen, pemantauan media, dan pembuatan konten,” jelasnya.
Dalam memastikan kinerja yang optimal, Menkominfo menyampaikan perlunya sumberdaya manusia beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
“Keterbatasan tim dalam menggunakan teknologi terbaru dapat menjadi hambatan untuk memaksimalkan kerja PR,” ujarnya.
Menteri Budi Arie tetap menekankan agar praktisi kehumasan mampu mengantisipasi tantangan yang muncul akibat disrupsi teknologi. Ia menyoroti pentingnya penggunaan teknologi dengan aman dan bertanggung jawab, terutama terkait dengan keamanan data, etika penggunaan teknologi, dan kredibilitas kerja PR. (sas)