Surabaya (prapanca.id) – Perubahan nama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menunjukkan perhatian besar pemerintah atas digitalisasi di Indonesia. Perubahan nama ini mengisyaratkan ada political will yang cukup besar dari Kabinet Merah Putih untuk mempercepat transformasi digital.
Demikian dikatakan Nezar Patria, di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024), setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Komdigi di Istana Negara pada hari yang sama. Ia bersama Angga Raka Prabowo dilantik sebagai Wakil Menteri Komdigi, mendampingi Menteri Komdigi Meuty Hafid saling bekerja sama mewujudkan target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Nezar Patria mengungkapkan salah satu fokus Kementerian Komdigi untuk memastikan setiap kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah memiliki Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang mampu menjaga sistem digital dari serangan siber.
Kementerian Komdigi juga terus melakukan pembangunan infrastruktur digital dan meningkatkan pemanfaatan konektivitas digital untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi delapan persen.
“Bagaimana kita bisa mengejar pertumbuhan ekonomi delapan persen itu? Dengan memaksimalkan ekosistem digital yang terbentuk untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo menekankan arti penting digitalisasi pemerintahan sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, keberadaan data yang akurat dengan digitalisasi akan menjadikan pemberian bantuan sosial lebih tepat sasaran.
“Jaminannya biar masyarakat mendapatkan manfaat langsung dan tepat sasaran itu dengan digitalisasi, makanya kita mendorong digitalisasi di pemerintahan ini terwujud agar datanya benar, orangnya by name by address tepat, sesuai dengan apa yang disasar oleh pemerintah,” jelasnya.
Dengan pergantian nama ini, kementerian yang membidangi urusan informasi dan komunikasi ini sudah berganti nama sebanyak 5 kali. Pada tahun 1945 – 1999 bernama Departemen Penerangan. Sedangkan Menteri Penerangan pertama adalah Mr. Amir Syarifoedin. Pada tahun 1999, Presiden KH Abdurrahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan dan membentuk Badan Komunikasi Informasi Nasional (BIKN).
Pada tahun 2001, di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dibentuklah Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi dan menunjuk Syamsul Mu’arif sebagai Menteri Negara.
Pada tahun 2005-2009, di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berubah nama menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) dibawah pimpinan Menteri Sofyan Jalil. Pada tahun 2009 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Kabinet Indonesia Bersatu II, Depkominfo diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dibawah kendali Menteri Tifakul Sembiring.
Sedangkan jabatan Wakil Menteri baru diadakan pada tanggal 17 Juli 2023, dengan menunjuk Nezar Patria sebagai Wamenkominfo. Setahun kemudian, 19 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo juga menunjuk Angga Raka Prabowo untuk membantu tugas Menkominfo. *(Sas)