Jakarta (prapanca.id) – Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengungkapkan bahwa tambang ilegal di Indonesia memiliki banyak dukungan dari aparat bahkan pejabat.
Pernyataan ini merupakan tanggapan terhadap solusi yang diajukan oleh Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, terkait cara menangani masalah Sumber Daya Alam (SDA) dan Energi.
Pada segmen kedua debat cawapres yang digelar di Jakarta Convention Center pada Minggu (21/1/2024) malam, Gibran menyarankan solusi sederhana untuk menyelesaikan masalah SDA, yaitu dengan mencabut Izin Usaha Perusahaan (IUP) yang bersifat nakal.
“Dari paslon Prabowo-Gibran simpel saja solusinya. IUP-nya dicabut, izinnya dicabut. Simpel,” ujar Gibran. Pernyataan tersebut langsung direspons oleh Mahfud MD, yang berdasarkan catatannya jumlah tambang ilegal saat ini mencapai 2.500. Diikuti oleh deforestasi yang mencapai 12,5 juta hektar hutan dalam 10 tahun terakhir.
“Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan, dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal, ini deforestasi dalam waktu 10 tahun,” papar Mahfud.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) itu menyatakan bahwa solusi mencabut izin seringkali menghadapi kendala.
“Bilang cabut aja IUP-nya, nah itu masalahnya mencabut IUP itu banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung (MA). Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seminggu lalu mengatakan, pertambangan itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat, itu masalahnya,” tegas cawapres yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo ini. (agu)